SpekPintar – Pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua dengan pekerjaan rumah besar: bagaimana caranya agar puluhan juta warga Indonesia bisa menikmati akses internet? Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid blak-blakan mengakui, ada sekitar 60 juta penduduk yang masih “gaptek,” alias belum terkoneksi internet. Padahal, di era sekarang ini, informasi sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, seberapa efektif program digitalisasi yang selama ini digembar-gemborkan? Dan, rencana ke depan seperti apa untuk mengejar ketertinggalan ini?
PR Besar: 60 Juta Warga Masih Offline
Angka 60 juta bukan sekadar deretan angka. Ini potret nyata jurang pemisah digital yang menganga lebar di Indonesia. Kesenjangan ini bukan cuma soal lokasi geografis, tapi juga soal perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bayangkan, wilayah-wilayah pelosok, pulau-pulau terpencil, dan daerah dengan infrastruktur seadanya, masih jadi “zona hitam” internet. Akibatnya, banyak warga yang sulit ikut serta dalam roda ekonomi digital, susah mengakses pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan online, dan berbagai kemudahan hidup modern lainnya.
“Akses informasi itu hak asasi yang dijamin UUD 1945! Kita harus berjuang keras agar semua warga negara bisa menikmatinya,” tegas Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/10/2025) lalu. Data dari Kemenkominfo menunjukkan, sebagian besar wilayah yang belum terjamah internet ada di Indonesia bagian timur, terutama Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Selain minimnya infrastruktur, faktor lain seperti mahalnya biaya langganan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya kesadaran akan manfaat internet juga jadi penghalang.
Langkah Pemerintah: Ngebut Kejar Konektivitas Digital
Sadar akan masalah mendesak ini, pemerintah bergerak cepat mengejar ketertinggalan konektivitas digital di seluruh penjuru negeri. Fokus utama adalah membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Caranya? Dengan mendirikan menara Base Transceiver Station (BTS), memasang kabel fiber optik, dan memanfaatkan teknologi satelit untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
Gandeng Sana-Sini: Kolaborasi Lintas Kementerian
Kemenkominfo sadar, mengatasi kesenjangan digital butuh kerja sama dari berbagai pihak. Mereka pun menggandeng berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tujuannya? Menyinkronkan data dan program pembangunan desa dengan program perluasan jaringan internet.
“Lewat kolaborasi ini, kita bisa memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran. Kita prioritaskan desa-desa yang paling butuh koneksi internet untuk dibangun infrastrukturnya di tahun 2026,” jelas Meutya. Sinergi ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, sehingga masyarakat di pedesaan juga bisa merasakan manfaat transformasi digital seperti di kota-kota besar.
Setahun Terakhir: Apa Saja yang Sudah Dilakukan?
Dalam setahun terakhir, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah mengambil beberapa langkah konkret untuk memperluas konektivitas digital. Mulai dari membangun infrastruktur, menggelar lelang frekuensi, hingga menjalin kemitraan dengan operator seluler.
Papua Jadi Prioritas: Bangun Infrastruktur di Ujung Timur
Papua menjadi salah satu prioritas utama dalam program pemerataan akses internet. Pemerintah sudah membangun sejumlah menara BTS dan titik akses internet di berbagai wilayah Papua. Tujuannya jelas, menghubungkan masyarakat Papua dengan dunia luar dan membuka peluang pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur di Papua adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin masyarakat Papua juga merasakan manfaat kemajuan teknologi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau pembangunan BTS di Jayapura, Juli lalu.
Jaring Investor: Lelang Frekuensi dan Kemitraan dengan Operator Seluler
Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menggelar lelang frekuensi untuk meningkatkan kapasitas jaringan seluler. Diharapkan, lelang ini bisa mendorong operator seluler memperluas jangkauan layanan mereka, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah juga memberikan insentif bagi operator seluler yang bersedia membangun jaringan di daerah-daerah yang kurang menguntungkan secara komersial.
“Kami memberikan dukungan kepada operator seluler yang berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan mereka ke seluruh pelosok negeri. Ini bentuk dukungan kami untuk pemerataan akses internet,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail. Beberapa operator seluler sudah tertarik dengan program ini, dan diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia.
Harapan ke Depan: Transformasi Digital untuk Semua
Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia terhubung dengan internet pada tahun 2029. Target ambisius ini butuh kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Transformasi digital yang merata diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.
“Transformasi digital harus bisa dirasakan sampai ke pelosok desa. Ini kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan Indonesia Maju,” pungkas Meutya Hafid. Pemerintah berencana terus meningkatkan investasi di bidang infrastruktur telekomunikasi, mengembangkan program literasi digital, dan mendorong inovasi di bidang teknologi informasi. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan kesenjangan digital di Indonesia bisa segera teratasi dan semua masyarakat bisa merasakan manfaat kemajuan teknologi. Meski data terbaru menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat 10% dalam setahun terakhir, angka ini masih jauh dari target. Pemerintah tetap optimis, dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, target pemerataan akses internet bisa tercapai dalam beberapa tahun mendatang.
Ke depannya, pemerintah juga akan fokus mengembangkan aplikasi dan konten lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Tujuannya, meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan internet dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi digital. ***
spekpintar.com Spek Jelas, Pilihan Cerdas